Dari Fakultas Perikanan dan Fakultas Ilmu Administrasi.
MalangSatu – Universitas Brawijaya (UB) resmi mengukuhkan dua Profesor barunya hari ini, Rabu (26/08/2020).
Dua profesor barunya adalah Harsuko Riniwati dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) dan Sri Mangesti Rahayu dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya.
Harsuko Riniwati dikukuhkan sebagai Profesor dalam bidang Ilmu Sosial Ekonomi Perikanan merupakan profesor aktif ke-12 dari FPIK dan profesor ke-263 dari seluruh Profesor UB. Sedangkan Sri Mangesti dikukuhkan sebagai Profesor dalam bidang Ilmu Keuangan Bisnis merupakan profesor aktif ke-11 dari FIA dan ke-264 dari seluruh Profesor yang telah dihasilkan UB.
Sri Mangesti Rahayu menulis soal Pembaharuan Kebijakan Pemerintah untuk BUMN.
Menurut Sri, adanya tugas ganda antara pelayanan masyarakat dan bisnis tersebut disinyalir membuat BUMN kurang kuat dengan yang diharapkan. Padahal jika BUMN mampu berdiri kuat tentu akan dapat berkontribusi lebih besar pada kepentingan Negara dan rakyat.
Sri Mangesti Rahayu dalam pidato ilmiahnya yang berjudul ‘Politik Keuangan Bisnis dalam Penguatan BUMN untuk Kepentingan Negara dan Rakyat’ tersebut menyampaikan rekomendasi kebijakan politik keuangan bisnis pada BUMN yaitu bagaimana pemerintah mengatur bisnis sektor publik untuk mencari keuntungan dan tetap melayani masyarakat.
Dalam pembahasannya, Sri Mangesti menggunakan 20 BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan tahun 2019 sebagai sampling mengingat seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI dianggap paling baik kinerja keuangan, transparansi dan akuntabilitasnya.
“Selain itu data keuangan perusahaan yang terdaftar di pasar modal ini tersedia lengkap dan bebas untuk dianalisis,” ungkap Profeaor baru FIA UB ini.
Dari penelitiannya, Sri Mangesti Rahayu menarik beberapa kesimpulan seperti BUMN belum optimal dalam menjalankan fungsi bisnisnya yang erbukti dari 20 BUMN yang terdaftar di BEI tidak seluruhnya berada dalam kondisi baik. Permasalahan yang terjadi di antaranya adalah beberapa BUMN mengalami kerugian namun tetap membayar dividen, mayoritas BUMN memiliki rasio utang diatas 50 persen dan beberapa BUMN dikhawatirkan kelangsungan hidupnya.
“Kedua, seluruh BUMN telah menjalankan kewajiban pelayanan masyarakat dalam bentuk CSR dan PKBL. Bahkan, perusahaan yang merugipun masih menjalankan kewajibannya tersebut. Dari kedua kesimpulan sebelumnya menunjukkan adanya permasalahan BUMN dalam memenuhi kedua fungsinya, yaitu fungsi bisnis dan fungsi pelayanan masyarakat,” ungkap Sri Mangesti Rahayu.
Dari hasil penelitian yang dilakukannya, Profesor baru UB ini merekomendasikan agar pemerintah perlu membuat beberapa modifikasi pelaksanaan Teori Agensi dan Teori Stakeholder bagi BUMN.
Diusulkan bahwa pemerintah perlu secara profesional mengatur berapa persen laba yang dapat dijadikan dividen yang dapat diberikan kepada pemerintah sebagai bagian dari Teori Agensi. Selain itu sebagai bagian dari Teori Stakeholder, pemerintah juga perlu mengatur berapa besaran CSR perusahaan dan penghentian kewajiban CSR serta PKBL ketika perusahaan dalam kondisi merugi atau indikasi kondisi keuangan yang memburuk.
“Sebagai gabungan dari Teori Agensi dan Teori Stakeholder, perlu dibuat peraturan untuk mendorong agar BUMN tidak hanya menggantungkan usahanya pada bidang spesifik yang didapat dari fasilitas monopoli pemerintah namun tetap dapat bersaing layaknya profit-oriented company.
Selain itu, pemerintah disarankan agar membuat aturan yang jelas tentang persentase hasil penjualan dan produksi BUMN yang dialokasikan untuk program pemerintah dalam satu kesatuan CSR khusus yang sudah mencakup keseluruhan program pemerintah yang diwajibkan kepada BUMN.
Sementara itu, Harsuko Riniwati meneliti tentang metode baru pemberdayaan masyarakat nelayan mengingat kondisi masyarakat nelayan masih saja erat dengan kemiskinan.
“Potret kehidupan masyarakat nelayan di Indonesia masih berpendidikan rendah, memiliki fasilitas tempat tinggal yang belum memadai, memiliki pendapatan dan pengeluaran yang cukup rendah dan banyak fakta lainnya,” ungkap Harsuko.
Latar belakang tersebut menjadi alasan bagi Harsuko Riniwati untuk melakukan kajian tentang metode dalam membangun masyarakat nelayan yang disampaikannya pada Pengukuhan Profesor hari ini dengan judul kajian ‘Pembangunan Masyarakat Nelayan dengan Pendekatan Pemberdayaan Metode Piramida Terbalik’.
“Aspek sosial belum tersentuh pembangunan di bidang perikanan dan kelautan. Strategi pembangunan masyarakat nelayan perlu dilakukan dengan melakukan pendekatan yang berbeda yakni menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menyentuh aspek sosial yang bersifat intangible (tidak berwujud)” ungkap Harsuko Riniwati. (Red)
Berita ini telah dimuat di AdaDiMalang
