MalangSatu – Bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 hari ini (15/04), dilaksanakan pula penyerahan Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik Kabupaten dan Kota Tingkat Provinsi Jawa Timur.
Dalam kegiatan di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya tersebut, Kota Malang berhasil meraih predikat Terbaik Kedua kategori kota untuk Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji.
“Penghargaan ini menjadi salah satu motivasi bagi Pemkot Malang untuk terus melaksanakan pembangunan secara terarah di wilayah Kota Malang. Tentunya peran serta berbagai pihak yang selama ini kita kolaborasikan secara pentahelix menjadi wujud sinergitas yang terbangun selama ini” ungkap Wali Kota Malang.
Menurut Wali Kota Malang, sejalan dengan penekanan Gubernur Jatim maka Kota Malang juga akan terus melakukan percepatan perluasan digitalisasi di berbagai sistematika pelayanan publik untuk memudahkan serta menjamin masyarakat agar dapat memperoleh pelayan prima dari pemerintah daerah.
“Seperti pesan Gubernur Jawa Timur terkait peningkatan transaksi non tunai di Kota Malang akan menjadi perhatian tersendiri bagi kami. Meskipun di Kota Malang beberapa pasar dan pusat perbelanjaan telah menerapkan sistem pembayaran non tunai, namun di berbagai bidang lainnya juga akan kita laksanakan,” ungkap Wali Kota Malang.
Pria yang akrab disapa Pak Aji ini juga menegaskan bahwa akan dilakukan pula peningkatan kesadaran masyarakat kota Malang untuk melakukan sistem pembayaran non tunai.
Pada momen penyerahan penghargaan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa menyampaikan harapannya agar melalui forum Musrenbang tersebut dapat dilakukan proses penyelarasan program kegiatan pembangunan yang direncanakan di daerah.
“Hendaknya pembangunan di daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah,” ungkap Gubernur Jatim.
Menurut Gubernur Jatim, program atau kegiatan dari Kabupaten/Kota yang diusulkan ke Pemerintah Provinsi telah dibahas pada desk Pra Musrenbang Provinsi Jatim dimana kami harapkan RKPD kabupaten atau kota dapat berseiring dengan RKPD Provinsi dan RKP pemerintah pusat. (Red)
Artikel ini telah dimuat di AdaDiMalang
